PRESIDENTIAL THRESHOLD LEGAL ANALYSIS WITHIN INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION (2003-2020)

Abstract

Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan DPR adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk menegakkan konstitusi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dengan tata cara pencalonan diatur dalam Pasal 6 dan 6A UUD 1945, yaitu melalui partai politik atau gabungan partai politik. Sejak 2003 hingga 2018, sejumlah regulasi seperti UU No. 23/2003, No. 42/2008, dan No. 7/2017 mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan suara hasil pemilu legislatif. Dalam praktiknya, sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, namun hingga kini tidak ada putusan yang membatalkan klausul ambang batas tersebut. Ambang batas presiden dinilai membatasi hak calon independen dan membatasi partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi bahkan dinilai seolah menjadi lembaga legislatif kedua karena memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum. Namun, baik lembaga legislatif maupun yudikatif tidak proaktif mengubah klausul ini dan justru memperkuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini mengkaji wacana ambang batas presidensial dari 2003–2018 dan dampaknya terhadap ambang batas parlemen, sistem multipartai, kompetisi politik, sistem presidensial, serta pemilihan presiden dan pemilu serentak.

Kata Kunci: Ambang batas pencalonan presiden, Pencalonan presiden, Pemilu serentak Indonesia, Sistem multi-partai, Sistem presidensial.